KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Abstract

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau yang dikenal dengan sebutan pilkada langsung, merupakan wujud nyata dari suatu demokrasi. Momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi suatu kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, siapa yang mereka inginkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana prinsip otonomi daerah, Peran dari kepala daerah yang terpilih sesuai dengan pilihan masyarakat sangat menentukan jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Ruang lingkup yang akan dibahas atau pembatasan yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan batasan - batasan tertentu atas permasalahan yang menjadi obyek materi skripsi, agar tidak terjadi suatu penyimpangan- penyimpangan yang tidak perlu apalagi prinsipil. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Namun fenomena yang kini menjadi permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana pula mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dan kendala apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat pelaksanaan pilkada. Dari penyusunan ini secara umum diharapkan dapat memberikan masukan yang akademis, juga bagi perkembangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan khususnya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana pula mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dan kendala apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat pelaksanaan pilkada.

xi Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dimana diberi kesempatan seluas luasnya pada rakyat daerah untuk terlibat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Keterlibatan tersebut sebelumnya direpresentasikan melalui peran wakil wakil rakyat di DPRD setempat, yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan suara terbanyak. Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut dipilih oleh DPRD setiap daerah dan dapat juga kita ketahui bahwa peranan KPUD sangat menentukan dalam proses pilkada. Untuk pelaksanaan pilkada kedepannya diperlukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut pilkada langsung benar benar aspirasi masyarakat, serta KPUD sebagai pelaksana dari pilkada harus benar benar diperhatikan kebutuhan keselamatannya.