Implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk

Abstract

Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa hasil kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, memiliki tiga indikator yaitu Angka Kontak (AK) dengan target ≥ 150 ‰, Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) dengan target ≤ 2% dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) dengan target ≥ 5%. Pencapaian target dari ketiga indikator tersebut akan menjadi dasar besarnya persentase pembayaran yang akan diterima oleh FKTP. Namun, dari 20 puskesmas di Kabupaten Nganjuk terdapat 5 puskesmas yang tidak dapat memenuhi target dari ketiga indikator tersebut sehingga capaian pembayaran KBK yang diterima tidak penuh 100% selama tahun 2018-2021. Puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Lengkong, Puskesmas Patianrowo, Puskesmas Tanjunganom, Puskesmas Sawahan, dan Puskesmas Ngetos. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling pada kepala puskesmas, bendahara JKN, dokter, penanggung jawab Prolanis, dan operator P-care di kelima puskesmas yang diteliti. Menggunakan teknik analisis isi dan divalidasi melalui triangulasi metode. Fokus dalam penelitian ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial. Hasil penelitian ini berupa kajian bagaimana implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan aspek Standar dan Tujuan telah dimengerti dengan baik oleh kelima puskesmas yang diteliti. Dari 5 puskesmas yang diteliti hanya Puskesmas Sawahan yang secara konsisten dapat memenuhi standar dari Kebijakan Pembayaran KBK, sedangkan ke empat puskesmas lainnya belum optimal dan masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan sumber daya pada aspek ketersediaan SDM masih terdapat puskesmas yang kekurangan dokter umum, dokter gigi, dan tenaga gizi. Aspek pelatihan sudah baik dan sesuai. Sedangkan pada aspek fasilitas terdapat kendala pada keterbatasan obat serta alat kesehatan, jaringan internet di puskesmas yang belum stabil, serta kendala terkait aplikasi SMILE yang terkadang lemot serta gagal bridging ke aplikasi P Care. Berdasarkan aspek komunikasi yang dikaji berdasarkan transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi sudah baik dan sesuai. Berdasarkan aspek kondisi sosial yang dikaji melalui aspek jenis pekerjaan, pendidikan, dan umur, diketahui bahwa jenis pekerjaan dan umur dari masyarakat di lingkungan kerja puskesmas memiliki pengaruh terhadap kunjungan masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas, sedangkan tingkat pendidikan tidak diketahui secara pasti pengaruhnya terhadap kunjungan masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas. Saran penelitian yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk perlu melakukan pelatihan terkait manajemen SDMK di puskesmas khususnya dalam hal analisis beban kerja, meninjau kembali terkait bridging system antara SMILE dan P Care, mengadakan pelatihan khusus terkait bridging system, melakukan pembinaan khusus kepada puskesmas yang tidak pernah mencapai target pembayaran KBK sebesar 100%. Saran bagi Puskesmas yaitu puskesmas perlu memberi penegasan berupa pemberian target untuk pemenuhan AK kepada setiap jaringan puskesmas setiap bulannya, mengoptimalkan UKM dan puskesmas keliling, mengoptimalkan kegiatan Prolanis dan meningkatkan pemantauan terhadap konsumsi obat bagi peserta Prolanis setiap bulannya, meningkatkan edukasi kepada pasien terkait tata laksana rujukan di FKTP, lebih teliti dalam perhitungan SDMK pada aplikasi Renbut, petugas IT puskesmas perlu rutin melakukan pemantauan terhadap data-data yang gagal bridging dari SMILE ke P Care, memperbaiki jaringan internet atau meningkatkan kekuatan sinyal WiFi, lebih selektif dalam membuat perencanaan persediaan obat, lebih menghemat dana operasioanl pelayanan kesehatan, dan mengoptimalkan kegiatan manajemen logistik alat kesehatan puskesmas. Dapat dilakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator KBK dengan menggunakan metode kuantitatif serta melibatkan seluruh jenis FKTP di Kabupaten Nganjuk. Dapat pula mengkaji terkait implementasi bridging system antara SMILE dan P Care di Kabupaten Nganjuk, motivasi puskesmas non BLUD dalam pencapaian target KBK, dan kinerja FKTP dalam memenuhi target RPPT di Kabupaten Nganjuk.