Advokasi Human Rights Watch Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Abstract

Skripsi ini hendak membahas upaya advokasi Human Rights Watch terhadap pemerintahan India dalam permasalahan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019. Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 merupakan undang-undang yang diskriminatif. Upaya advokasi Human Rights Watch dikarenakan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 diberikan keistimewaan pada imigran ilegal yang tergabung dalam komunitas agama Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Budha, dan Kristen. Asalkan 6 komunitas agama ini berasal dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan dan masuk ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014. Komunitas 6 agama dari 3 negara yang disebutkan dalam UndangUndang Kewarganegaraan India 2019 tidak akan diperlakukan sebagai imigran ilegal, tidak dipenjara, tidak dikenakan denda sepuluh ribu rupee India dan dapat mendaftarakan kewarganegaraan. Shah sebagai menteri dalam negeri mengatakan kelompok muslim dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 dikarenakan muslim tidak mungkin mengalami diskriminasi diwilayah yang mayoritasnya muslim. Selain itu, adanya penyebutan agama tertentu juga melanggar perjanjian internasional International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh India. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang prosesnya berfokus pada fenomena dan melibatkan manusia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan data sekunder sebagai referensi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang keabsahannya dilakukan melalui triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini Human Rights Watch melakukan tindakan advokasi terhadap pemerintahan India dalam permasalahan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 dapat dipahami melalui 3 strategi Transnational Advocacy Network (TAN). Strategi TAN yang dilakukan oleh Human Rights Watch yaitu information politics, leverage politics, dan accountability politics. Ketiga strategi ini dilakukan dengan publikasi laporan, memaparkan kesenjangan antara prinsip yang dipegang India dan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019, berpartisipasi pada siaran pemberitaan dan konferensi, serta upaya untuk melibatkan aktor yang lebih kuat agar dapat mempengaruhi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019.