Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kenya

Abstract

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Kenya merupakan isu kekerasan basis gender yang telah berlangsung lama. Sejarah panjang konflik sipil dan perselisihan antar etnis menyisakan ketakutan dan ancaman tersendiri bagi kaum perempuan di Kenya, termasuk konflik dalam berumah tangga. Pemerintah dan masyarakat menganggap bahwa permasalahan yang terkait dengan kaum perempuan merupakan permasalahan minor. Hal tersebut berdampak pada agenda pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan menjadi terhambat. Setelah menyadari bahwa perempuan juga memiliki keterikatan dengan pembangunan nasionalnya, Pemerintah Kenya meminta UN Women untuk membantu mereka menangani kasus tersebut. Tetapi dalam praktiknya walaupun UN Women telah memberikan upayanya, peranannya dalam mengatasi VAWC (Violence Against Women and Their Children) di Kenya masih kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan faktor apa saja yang menyebabkan peranan UN Women di Kenya kurang efektif. Dalam menganalisis permasalahan dan faktor penyebab kurang efektifnya peranan UN Women di Kenya dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, penulis menggunakan landasan konseptual yaitu konsep organisasi internasional, peran INGO (International Non-Govermental Organization), kekerasan seksual, dan paradigma feminisme radikal. Dalam mendukung penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan dukungan data sekunder yang diperoleh melalui buku literatur, e-book, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan eletronik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat disimpulkan menjadi penyebab kurang efektifnya peranan UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kenya. Faktor-faktor tersebut adalah Pemerintah Kenya yang tidak memiliki komitmen untuk melindungi masyarakat Kenya terutama kaum perempuan. Lalu kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih di semua sektor yang berpengaruh pada terbatasnya data empiris dari lingkungan sekitar, sehingga evaluasi upaya pencegahan masih sulit untuk dilakukan, yang selanjutnya berdampak pada ketidakmampuan dalam mengendalikan pelanggaran berulang. Hal ini tidak lepas dari adanya sistem patriarki yang membudaya pada masyarakat Kenya.