Tanggung Gugat Negara Atas Kewajiban Pemenuhan Hak Bertempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Negara

Abstract

Hunian layak menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Rumah menjadi tempat berlindung dan sebagai tempat beristirahat serta pengembangan diri manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat berdampak pada ketersediaan lahan untuk hunian. Dampak dari keterbatasan lahan tersebut adalah munculnya kawasan-kawasan permukiman kumuh. Hak atas hunian layak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat 1, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40, hak atas hunian layak juga diakui dalam hukum internasional yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Economic,Social and Cultural Rights. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menguraikan apa saja bentuk implementasi pemenuhan hak atas hunian layak, dan yang kedua, untuk menelaah tanggung gugat negara dalam hal gagal memenuhi hak bertempat tinggal yang layak bagi warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Implementasi tanggung jawab pemenuhan hak atas hunian layak dilaksanakan oleh negara melalui lembaga dalam kementerian PUPR, upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan subsidi pembiayaan perolehan rumah. Analisa terkait tanggung gugat negara, kegagalan terhadap pemenuhan hak yang telah diatur undang-undang didalikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terjadi pergeseran kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Kini gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) diproses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).