Upaya Kasasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum Khusus (Putusan Nomor 384K/Pid.Sus/2019)

Abstract

Upaya hukum kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternative/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksankan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, alasan lingkup kewenangan kasasi tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan uraian ringkasan tersebut, dalam Putusan Nomor 384K/Pid.Sus/2019 yakni dalam perkara tindak pidana korupsi, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang lainnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, maksimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Ironisnya dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim masih belum konsisten menerapkan ancaman minimum khusus baik dalam surat tuntutan pidana maupun putusan pemidanaannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini, pertama adalah apakah putusan kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang pemidanaanya tidak menerapkan ancaman minimum khusus sudah sesuai dengan lingkup kewenangan pemeriksaan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dan yang kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan kasasi yang tidak menerapkan ancaman minimum khusus sebagai upaya mewujudkan tujuan pemidanaan.