Prespektif Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Abstract

Coronavirus Disease atau sering disebut dengan Covid 19 merupakan salah satu penyakit yang menyerang penyaluran pernapasan manusia yang dapat mematikan. Coronavirus Disease pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Dalam rangka mengatasi persebaran Covid-19 yang semakin luas serta tujuan mengurangi jumlah penderita terinfeksi maka Pemerintah Indonesia kemudian memilih metode sendiri melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) yang ditopang oleh produk hukum yang dikeluarkan secara berurutan mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (selanjutnya disebut Perppu), Peraturan Pemerintahan (selanjutnya disebut PP), sampai dengan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres). Seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Penulis dalam menyusun skripsi ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu: pengaturan terkait penanganan Covid19 di Indonesia, implikasi hukum dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hak Memperoleh Perlakuan Yang Sama Dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, dan memahami dan menganalisis implikasi hukum dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama Dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jember. Sumber data yang penulis gunakanada 2 (dua) yaitu data primer maupun data sekunder. Pada teknik analisa data penulis memakai metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan metode deduktif. Hasil pembahasan yang dapat dijelaskan adalah pertama, Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-undang ini, memuat salah satu kebijakan yang dipilih pemerintah yaitu Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, peraturan mengenai PSBB ini dianggap tidak efektif karena pemberlakuan PSBB berasal dari inisiatif pemerintah daerah yang mengajukan kepada pemerintah pusat melalui menteri kesehatan sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang memberlakukan PSBB. Kedua, Implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11/2020 menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Kekarantinaan, PP mengenai tata cara penetapan dan pencabutan status penetapan kedaruratan kesehatan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum Keppres No. 11/2020. Saran yang bisa penulis sampaikan pada skripsi ini yakni pertama, Bagi Pemerintah Bagi Pemerintah Untuk keberlanjutan pelaksanaan Karantina Kesehatan di masa yang akan datang, pemerintah harus segera menyiapkan PP yang lebih baik, yang memuat semua perintah yang telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan menyusun norma hukum dengan norma yang bersifat umum, abstrak, dan dapat diterapkan secara berkesinambungan. Kedua, bagi Pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19, dengan tetap mengarusutamakan kesehatan karena secara proporsional krisis yang dihadapi adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan termasuk hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminasi.