• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Penggelapan Dalam Jabatan Yang Didalamnya Terdapat Pemalsuan Surat (Putusan nomo: 780/Pid.B/Pn.Sda)

    Thumbnail
    View/Open
    Repository Unej Candika.pdf (1.368Mb)
    Date
    2023-05-23
    Author
    WARDANA, Candika Visnu Candra
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Lembaga kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam bidang penuntutan. Sebagai contoh seseorang yang akan diajukan dalam persidangan maka harus didasari dengan adanya surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan dari perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan dengan dasar pemeriksaan pendahuluan dari tahapan penyelidikan oleh pihak kepolisisan. Dalam pembuatan surat dakwaan jaksa harus berhati-hati dan berpedoman dalam pasal 143 KUHP serta surat edaran no: SE-004/J.A/11/1993 tentang pedoman pembuatan surat dakwaan. dalam persidangan hakim hanya memeriksa dan mengadili terdakwa didalam ruang lingkup surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penunutut umum. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat salah satu kasus yang menarik bagi penulis untuk dibahas adalah putusan nomor 780/Pid.B/2021/Pn.Sda dengan terdakwa Triningsih Dian Eko Putri ber inisial (TD). Berdasarkan putusan tersebut terdakwa TD didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi. Dalam dakwaan pertama jaksa mendakwa terdakwa TD dengan pasal 374 KUHP subsidair 372 KUHP “atau” kedua didakwa dengan pasal 263 ayat 2 KUHP. Surat dakwaan dalam bentuk kombinasi dengan lapisan subsidair alternatif ini memungkinkan bagi hakim hanya memilih salah satu dari kedua pasal yang didakwakan. Kemudian dalam putusannya hakim memeriksa dan memutus bahwa terdakwa TD secara sah dan penyakinkan melanggar tindak pidana dalam dakwaan pertama yaitu pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Namun faktanya dalam uraian kronologis dakwaan pertama disebutkan bahwasanya terdapat saksi kepala kantor pelayanan pajak penanaman modal asing yang ada di Jakarta menyebutkan bahwa terdapat bukti surat tagihan pajak yang dikirimkan oleh terdakwa TD, tidak diakui bahwa surat tersebut merupakan bukan produk hukum yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan yang dianalisis oleh penulis yaitu: (1) Tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara putusan nomor 780/Pid.B/2021/Pn.Sda?, (2) apakah bentuk dakwaan kombinasi dalam perkara tindak pidana putusan nomor 780/Pid.B/2021/Pn.Sda sudah tepat?
    URI
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/116730
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6385]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository