Kesesuaian Dakwaan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr)

Abstract

Kemudahan akses internet saat ini membuat anak rentan terpapar konten pornografi yang dapat meningkatkan resiko kekerasan seksual anatar anak. Dalam hal ini Penuntut Umum memiliki peran penting yaitu membawa perkara ke persidangan melalui surat dakwaan yang harus menaati persyaratan formil dan materiil menurut KUHAP. Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr merupakan perkara pidana persetubuhan anak terhadap anak dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 atau Pasal 82 Jo. 76E UU No. 17 Tahun 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesesuaian antara dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Lama dan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Nasional. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut penelitian, dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025 tidak memenuhi syarat materiil Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP lama, khususnya syarat jelas dan lengkap. Selain itu, sesuai dengan KUHAP Nasional, dakwaan tersebut tidak menaati persyaratan formil dan materiil Pasal 75 Ayat (2) huruf b dan huruf c.