Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

Abstract

Pada tulisan ini, penulis membahas mengenai Ingkar Janji(wanprestasi) yang dilakukan oleh salah seorang nasabah Bank Syariah yang mana Nasabah dan Bank Syariah tersebut telah melakukan kesepakatan untuk melakukan Pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah. Beberapa bulan pembiayaan berjalan, bank syariah memberikan rektrukturisasi pembiayaan kepada nasabah dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan, yakni berupa akad addendum yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pada perjalanannya nasabah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada putusan yang dijatuhkan hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam perkara wanprestasi tersebut hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, mengakibatkan jumlah ganti rugi materiil dibawah total kerugian yang digugat oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas serta melakukan analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang ditulis pada karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu 1) Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad musyarakah pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg 2) Implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub pokok bahasan. Pertama mengenai Wanprestasi yang terdiri dari pengertian wanprestasi, asas –asas wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi , serta akibat hukum wanprestasi; Kedua, Akad Musyarakah yang terdiri dari pengertian akad musyarakah, dasar hukum akad musyarakah, rukun dan syarat akad musyarakah serta jenis-jenis dari akad musyarakah; Ketiga, Putusan yang terdiri atas pengertian putusan , jenis – jenis putusan, penemuan hukum, serta kekuatan putusan. Hasil dan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai alasan-alasan hakim atau dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya yang berupa alat-alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim serta implikasi yuridis dalam putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa pertama,Dasar pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada putusan nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yang ada pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Syariah pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Karena didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR, dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Implikasi yuridis dalam Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg bagi para pihak yakni tergugat dan penggugat didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi, serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu, Pertama Kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu untuk lebih memperhatikan dan meneliti terkait kredibilitas dan kapasitas nasabah dalam pekerjaannya dilengkapi dengan survei yang memadai agar dapat meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi .Kedua,Kepada nasabah atau Masyarakat hendaknya dapat lebih jujur saat mengalami suatu kendala dalam pembayaran kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.Ketiga,Hakim selaku praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa khususnya di Pengadilan Agama harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di kemudian hari