Prosedur Pengelolaan Persediaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Situbondo

Abstract

Tugas Akhir ini berjudul “Prosedur Pengelolaan Persediaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Situbondo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan persediaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian persediaan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan persediaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), proses pengadaan melalui aplikasi SIRUP, penerimaan dan pemeriksaan barang, pencatatan pada kartu gudang, hingga penyusunan laporan mutasi persediaan. Dokumen yang digunakan dalam pengelolaan persediaan antara lain RKBMD, surat pesanan, invoice, surat jalan, berita acara serah terima, kartu gudang, dan laporan mutasi persediaan. Secara umum, prosedur pengelolaan persediaan BMD telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengendalian persediaan masih belum optimal karena belum dilakukan secara rutin, belum terdapat SOP khusus mengenai pengendalian persediaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum tersedianya sistem monitoring persediaan yang terintegrasi. Sebagai produk luaran, penulis menyusun implementasi prosedur pengelolaan persediaan Barang Milik Daerah menggunakan aplikasi MYOB Accounting. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan persediaan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkomputerisasi melalui fitur Inventory, Purchases, Pay Bills, dan Reports. Penggunaan aplikasi MYOB Accounting dapat membantu menghasilkan informasi stok barang dan laporan persediaan secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat menjadi alternatif referensi dalam mendukung pengelolaan persediaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien.