Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Abstract

35.065 jiwa (1,43%) penduduk Kabupaten Jember merupakan penyandang disabilitas yang didominasi jenis disabilitas fisik dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi pada Kecamatan Kaliwates sebesar 368 jiwa. Penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan diskrimitatif seperti masih terbatasnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kabupaten Jember memiliki kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang salah satunya membahas mengenai hak kesehatan. Tahap implementasi kebijakan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan yang sebelumnya berupa bentuk konsep menjadi praktik. Implementasi hak kesehatan di Kabupaten Jember belum menyediakan infrastruktur yang merata dan belum tersedia sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive pada pembuat, pelaksana dan penerima manfaat kebijakan. Data informan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Fokus dalam penelitian ini adalah isi kebijakan, konteks implementasi dan dampak kebijakan. Hasil penelitian ini berupa kajian bagaimana implementasi kebijakan dalam memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Implementasi berupa upaya pelayanan kesehatan preventif seperti vaksinasi dan promotif seperti penyuluhan bagi penyandang disabilitas telah diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan meski dirasa oleh penerima manfaat belum maksimal serta diperlukan adanya perbaikan serta pengembangan. Hak kesehatan berupa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah diimplementasikan oleh tiga Puskesmas yang ada di Kecamatan Kaliwates melalui sinergitas yang dilakukan Dinas Kesehatan. Implementasi pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember telah disesuaikan dengan isi kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Meliputi kepentingan kelompok sasaran yang terlibat, adanya manfaat sebagai payung hukum yang menjamin hak kesehatan, kedudukan pengambil keputusan pada tingkat eksekutif maupun pelaksana teknis dan pihak mana yang berwenang dalam implementasi hak kesehatan. Derajat perubahan yang diharapkan setelah adanya kebijakan seperti akses ramah disabilitas pada fasyankes masih perlu ditingkatkan dengan diimbangi penyediaan sumber daya infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Berdasarkan konteks implementasi, letak kekuasaan Dinas Kesehatan mencakup wilayah Kabupaten Jember, sedangkan kekuasaan Puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya. Karakteristik lembaga pelaksana implementasi antara lain yang menyediakan fasilitas dan merancang penganggaran dana untuk program, namun masih terkendala dengan pelaksana yang belum secara menyeluruh mengetahui peraturan daerah terkait. Kepatuhan dan daya tanggap lembaga legislatif dan eksekutif dinilai baik dalam implementasi, namun masing-masing lembaga perlu melakukan evaluasi kembali khususnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dampak positif dari implementasi berupa pengaruh pada peningkatan kunjungan penyandang disabilitas dan proses penilaian akreditasi pada fasilitas kesehatan, sedangkan dampak negatif yang dirasakan berupa munculnya potensi tumpang tindihnya implementasi antar kebijakan dan munculnya kecemburuan sosial akibat proses memprioritaskan pelayanan penyandang disabilitas. Saran penelitian yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini bagi lembaga legislatif perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan dan memperkuat tupoksi pengawasan implementasi. Lembaga eksekutif beserta pelaksana teknis meninjau kembali kebutuhan bidang kesehatan dan dilanjutkan dengan menganggarkan dana serta implementasi program bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember maupun sektor lain. Selain itu, perlu di lakukan penelitian lanjutan berupa tahapan evaluasi kebijakan terkait.