• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat

    Thumbnail
    View/Open
    DINDA NUR AL FIYAH - 160710101200.pdf (1.038Mb)
    Date
    2020-03-04
    Author
    AL FIYAH, Dinda NUR
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Di Indonesia tanah mempunyai arti penting untuk kehidupan rakyatnya. Karena pada dasarnya tanah memiliki pengaruh yang luas untuk kehidupan, disinilah aspek tanah memiliki peran yang penting yakni untuk mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan, untuk bercocok tanam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan tanah juga untuk tempat peristirahatan terakhir yakni pada saat manusia itu meninggal dunia. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, perkembangan ekonomi ataupun sosial budaya serta tekonologi membuat kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin hari semakin bertambah. Sebagai suatu hak yang bersifat kebendaan, hak atas tanah dapat “beralih” dan “diperalihkan”. Suatu hak atas tanah akan beralih jika kepemilikannya berpindah kepada orang lain tanpa melalui suatu perbuatan hukum, tetapi beralih akibat terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, misalnya karena terjadi kematian atau meninggalnya seseorang maka harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya. Sedangkan suatu hak atas tanah dapat diperalihkan jika melalui perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak atas tanah. Yang dimaksud jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, dimana jual beli hak atas tanah harus dibuat dengan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta jual beli tanah itu kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan adanya peralihan haknya tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari masih ada ditemui peralihan hak atas tanah melalui jual beli dimana tanah yag dijual belum bersertifikat dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jadi cukup dibawah tangan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : pertama, bagaimana kekuatan hukum jual beli tanah di Bawah tangan yang belum bersertifikat bagi pembeli. Kedua, Bagaimana cara penyelesaian terhadap jual beli tanah di bawah tangan dan caranya unttuk memperoleh alat bukti sertifikat. xiv Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan dalam pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. penelitian ini dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undangundang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini peraturan yang digunakan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konvensi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yakni bahwa, pertama adalah bahwa peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah atas tanah yang belum bersertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Dikarenakan kurangnya bukti yang dibuat oleh negara dan tidak mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dan tidak mempunyai alat bukti berupa sertifikat mempunyai resiko hukum yang lebih tinggi dibandingak dengan jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah). Kedua, cara penyelesaian jual beli dibawah tangan dengan melakukan jual beli dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan dibawanya jual beli tanah di hadapan PPAT maka akan keluar akta jual beli tanah, kemudian cara mendapatkan alat bukti berupa sertifikat dengan membawa akta jual beli tersebut ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan adanya peralihan haknya. Lalu diterbitkan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya. Saran dengan adanya regulasi atau peraturan yang sudah dikeluarkan maka peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah atas tanah yang belum bersertifikat dan jual beli yang dilakukan dibawah tangan untuk segera dibuatkan akta jual beli tanah yang dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) lalu didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102646
    Collections
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education [15309]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli. Sebelum berlakunya UUPA jual beli tanah dilakukan berdasarkan hukum adat dan hukum Eropa atau terkenal dengan sistem dualisme hukum. Dalam hukum tanah pada jaman Hindia Belanda mengakibatkan timbulnya dua penggolongan tanah. Ada tanah dengan hak-hak barat seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal yang disebut dengan tanah-tanah hak barat yang tunduk pada KUHPerdata dan tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat yang tunduk pada hukum tanah adat. Dualisme hukum itu berdampak pada beberapa kasus salah satunya kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Gresik Nomor 19/Pdt.G/2000/PN.Gs. Para Penggugat sebagai ahli waris dari Mi’an P. Misran merasa belum pernah menjual harta waris yang diperoleh dari Mi’an P. Misran kepada siapapun. Tetapi PT. Bumi Lingga Pertiwi telah membeli tanah dari Tergugat III yaitu Amenan alias H.Said Objek sengketa tersebut selama ini masih belum didaftarkan sehingga belum bersertifikat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS TENTANG JUAL BELI TANAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 YANG TANPA PERSETUJUAN DARI PARA AHLI WARIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.19/Pdt.G/2000/PN.GS)”. 

      Anton Pujanang (2014-01-23)
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui periode kritis dan tipe serangan hama wereng batang coklat yang dilaksanakan di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dilaksanakan yaitu dalam bulan April 2011 sampai dengan bulan ...
    • TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER 

      ANDRIANI, Sofi (2015-11-24)
      Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta ...
    • PROSEDUR PERALIHAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH PERKEBUNAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Tanah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember) 

      IKHSANTO, Imam (2015-11-26)
      Tuntutan pemberian Hak Milik atas tanah terhadap tanah-tanah bekas Hak Erfpacht yang sekarang menurut UUPA berubah menjadi HGU melalui tindakan penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan jawaban dari kebutuhan ...

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository