Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember)

Abstract

Perlindungan hukum diperlukan terhadap hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan di bidang administrasi kependudukan, salah satunya hak untuk mendapatkan identitas diri. Dimana identitas diri tersebut sangatlah penting sebagai sebagai tanda pengenal sekaligus tanda status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidapan sehari-hari. Salah satu bentuk identitas diri dapat berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk melihat dan mengetahui secara dekat, apakah hak-hak warga negara di bidang administrasi kependudukan telah terpenuhi, maka peneliti melakukan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu: pertama, apa bentuk jaminan perlindungan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak warga negara di bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu, melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan utama yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan yang mengatur pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hak-hak warga negara dibidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosiolegal approach). Pendekatan masalah skripsi ini yaitu pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu terdiri dari pengertian perlindungan hukum, pengertian administrasi kependudukan, pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara, macam-macam hak-hak warga negara di bidang administrasi kependudukan, kerangka hukum jaminan perlindungan hakhak administrasi kependudukan bagi warga negara yang terbagi menjadi kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional, pengertian pelayanan publik, standar dan prinsip pelayanan publik, asas pelayanan publik, bentuk pelayanan publik. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, terdapat dua pokok bahasan yaitu mengenai bentuk jaminan perlindungan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perlindungan hak-hak warga negara di bidang administrasi