AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/PN.Jr)

Abstract

Korupsi adalah sebuah tantangan bagi pemerintahan Indonesia utuk dapat diberantas. Korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Karenanya korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang pemberantaannya juga harus luar biasa. Rumusan masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi batasan terhadap pemenuhan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dan apakah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Tujuan Penulisan skripsi ini, agar memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yaitu untuk mengetahui batasan pemenuhan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi sehingga sifat melawan hukum dapat jelas posisinya. Dan untuk mengetahui sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam undang-undang Tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis normatif, selain itu dilengkapi juga dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Kesimpulan pada skripsi ini adalah batasan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara tergantung bagaimana xiii perbuatan hukum terdakwa melanggar prosedur atau tidak. Dan Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif terhadap pemberantasan korupsi dapat diterapkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan : pertama, adanya pendapat/doktrin para ahli tentang dapat diberlakukannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsnya yang positif (justifikasi teoritis). Kedua, adanya yurisprudensi yang telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif seperti: Putusan Nomor 275K/Pid/1982 dalam Perkara Korupsi Bank Bumi Daya dan Putusan Nomor 1144 K/Pid/2006 atas nama terdakwa E.C.W.Neloe dkk (justifikasi yuridis). Ketiga, sekalipun adanya Putusan MK No.003/PUU-IV/2006, tidak akan mengurangi penafsiran ajaran sifat melawan hukum dalam rumusan pasalnya, karenanya penerapan ajaran sifat melawan hukum masih dapat diterapkan. Saran yang diberikan adalah agar Batasan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara dan batasan sifat melawan hukum materiil perlu dimasukkan ke dalam penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Penerapkan hukum perlu menggunakan ajaran sifat melawan hukum dengan menerapkan penemuan hukum dan menggali nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga ajaran sifat melawan hukum ini ketika diterapkan benar pas dan sesuai dengan kondisi masyrakat. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan tepat.