Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Benda

Abstract

Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang lahir sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang). Resi gudang sebagai benda jaminan baru, sejatinya haruslah memiliki ciri kebendaan tertentu sehingga menjadi pembeda dengan klasifikasi benda yang telah ada sebelumnya yang telah diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Namun dalam ketentuan UU sistem resi gudang, secara umum, tidak ada penjelasan secara utuh terkait karakteristik dan klasifikasi hak kebendaan dari resi gudang, akan tetapi ada pengaturan lembaga jaminan kebendaannya. Adanya lembaga jaminan kebendaan tanpa diklasifikasikan jenis kedendaannya terlebih dahulu secara sistematis tentu akan menyebabkan disharmoni dan kekaburan hukum terhadap lembaga jaminan atas resi gudang sehingga akan mendatangkan ketidak kepastian hukum. Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, penulis akan membahas dan menkaji secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda.” Permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini,yaitu: Pertama, Apakah resi gudang dapat diklasifikasi sebagai benda?, Kedua, Apa karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia?, Ketiga, Apakah jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan? Penelitian ini terdiri dari 2 tujuan penelitian. Adapun dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historitikal guna menjawab permasalahan yang ada.