Untuk melakukan perjanjian asuransi calon pemegang polis harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pihak penanggung, begitu pula dalam pengajuan klaim syarat-syarat pengajuan klaim dapat ditemukan dalam polis.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis perkembangan nasional, merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang ...

Manusia sebagai makhluk sosial selalu rnengadakan interaksi sehingga rnelahirkan suatu hubungan hukum. Salah satu sumber hubungan hukum adalah perjanjian. KUH Perdata sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan ...

Perkembangan baitul maal wat tanwil (BMT) merupakan alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam mencari upaya penyelesaian terhadap adanya imbauan jasa berupa bunga atau riba yang diterapkan dalam lembaga keuangan perbankan.

Perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat itu ...

Salah satu asas yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon mempelai harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan ...

Penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian tentang pandangan Gereja Kristen Protestan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.97/Pdt.G/2005/PN.Jr dan mengenai bentukan hukum yang terjadi antara hukum agama dan hukum ...

Hakim Pengadilan Agama menilai pada fakta bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Fakta ini terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan terus menerus yang pada intinya ...

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan mengenai Kajian Yuridis tentang Pengajuan gugatan Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: ...

Peraturan yang dijadikan dasar dalam bisnis ritel adalah Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Pertokoan.