Browsing by Title

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)

DENI WAHYU DWI YUNIARTO (2014-11-27)

Tujuan dari penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) hal, yang pertama yaitu untuk mengkaji dan menganalisis proses persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim telah sesuai dengan tata cara persidangan ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

IKA SORAYA HAMID (2014-01-24)

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur merupakan bagian dari ranah Pilkada yang berada dalam rezim hukum “Pemerintahan Daerah”, sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Hendarjati, Anggri; Antikowati; Arundhati, Budi Gautama (UNEJ, 2013)

Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan / atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang telah ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

ANGGRI HENDARJATI (2013-12-04)

Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ataupun Kovenan Internasional terhadap hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memberikan dampak diskriminasi terhadap ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

ANGGRI HENDARJATI (2014-01-22)

Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ataupun Kovenan Internasional terhadap hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memberikan dampak diskriminasi terhadap ...

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Juridical Study of Constitutional Court Verdict No.85/Puuxi/2013 Related to the Constitutional Review of Law Number 7 Year 2004 on Water Resources

PURWANINGTYAS, Lovika augusta (2019-08-26)

Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka turut tidak berlakulah seluruh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya. Persoalan ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 60 HURUF G UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD (PUTUSAN MK NOMOR 011-017/PUU-I/2003)

ZUNI ARIFFIYANTO (2013-12-25)

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 60 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003), ...

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593/K.PID.SUS/2011)

YURIO BUDHY A. PUTRA (2014-03-24)

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ...

Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)

Putra Budhi A, Yurio; Samsudi; Wulandari, Laely (UNEJ, 2013)

Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kasus yang menarik untuk ...

Kajian Yuridis Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat)

Sasmita, Hendra Budi (FAKULTAS HUKUM, 2020-06-12)

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk ...

KAJIAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

HOLIPAH (2015-11-16)

Harta pusaka tinggi khususnya tanah pusaka tinggi sebagai milik komunal pada masyarakat Minangkabau sangat penting keberadaannya. Hal ini tampak pada ketentuan adat yang berlaku untuk tanah pusaka tinggi.

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM EKSPOR IMPOR

ARIESCA DWI APTASARI (2014-01-28)

Letter of Credit adalah sarana yang paling efektif, yang ditawarkan oleh bank-bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis. L/C yang merupakan primadona dalam pembayaran transaksi ekspor impor ...