Browsing by Title
Now showing items 33677-33696 of 87954
-
Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
(2015-12-13)Pada umumnya di dalam praktek pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah di antara para ahli waris . -
Kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perkara permohonan cerai talak: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34 K/AG/1998
(2015-12-18)Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. -
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ... -
Kedudukan Kreditur Terhadap Benda Jaminan Yang dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Perceraian
(2019)Perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur merupakan suatu bentuk hubungan hukum, dimana debitur membebankan jaminan berupa benda tidak bergerak dalam bentuk Hak Tanggungan. Perjanjian kredit yang dilakukan ... -
KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM (Putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)
(2015-12-05)Penanganan Anak Nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan sa1ah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat ciri dan sifat khas pada anak. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas ... -
KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI KREDITOR TERHADAP PENGELOLA GUDANG
(2013-12-05)Rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang karena peristiwa hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pengelola Gudang gagal menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan hukum antara para pihak dalam ... -
Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi
(UNEJ, 2013)Lembaga Jaminan Resi Gudang, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang memiliki ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2018-04-13)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2018-04-16)Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(2014-10-27)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung apabila dilihat dari kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundangundanga ... -
Kedudukan Mahkamah Partai Golongan Karya dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai
(Fakultas Hukum, 2020)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah hadir sebagai ... -
KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
(2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi ... -
KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA’IN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2014-01-20)Hubungan suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar ... -
KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA’IN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2014-01-20)Hubungan suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar ... -
KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA’IN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2013-12-18)Hubungan suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar kelompok yang ... -
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
(2016-08-09)Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Imu Hukum Universitas Jember, serta ... -
Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
(2018-07-30)Ombudsman Republik Indonesia atau yang disebut dengan Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan ... -
Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah yang merupakan kota di laksanakannya proklamasi kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara ... -
KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(2013-12-10)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap ... -
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua
(UNEJ, 2012)Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ...