Browsing by Title
Now showing items 33310-33329 of 87989
-
Kebijakan Dividen Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia
(MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kebijakan dividen pada perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan berbasis syariah ... -
KEBIJAKAN DIVIDEN Teori, Empiris dan Implikasi
(2014-02-12)Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar dan lanjutan atas teori-teori,perkembangan, dan hasil-hasil penelitian tentang kebijakan dividen. Secara khusus, buku ini menyajikan penjelasan pendukung teori kebijakan ... -
KEBIJAKAN DIVIDEN Teori, Empiris dan Implikasi
(2014-07-16)Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar dan lanjutan atas teori-teori, perkembangan dan hasil-hasil penelitian tentang kebijakan dividen. Secara khusus, buku ini menyajikan penjelasan pendukung teori kebijakan ... -
Kebijakan Donald Trump Terhadap Perusahaan-Perusahaan Telekomunikasi China 2019- 2021
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2023-06-15)Perusahaan-perusahaan telekomunikasi menjadi salah satu perusahaanperusahaan penting bagi individu hingga global. Hal tersebut membuat manusia bergantung pada perkembangan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman. ... -
Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
(FAKULTAS HUKUM, 2020)Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Apalagi di abad XXI ini, perkembangan dunia perbankan semakin menunjukkan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Karena, sesuai dengan perkembangan dalam traksaksi modern yang tidak ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan upaya mengembangan dunia perbankan, maka unsur kepercayaan masyarakat ini, harus benar-benar dapat dijaga oleh pengelola bank. Apalagi dalam transaksi modern dewasa ini tidak ada lagi yang dilakukan secara ... -
Kebijakan Ekonomi Jepang Di Blitar Tahun 1942-1945
(UNEJ_PRESS, 2012)Artikel ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942-1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian dan ... -
KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG DI BLITAR TAHUN 1942 – 1945
(2016-08-16)Skripsi ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942- 1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(UNEJ, 2013)Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan melalui proses sistematik, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(2013-12-02)Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari ... -
KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-06-22)Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kompleksitas suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus dalam upaya pengungkapan tindak pidana salah satunya dengan menjadikan ... -
Kebijakan Formulasi Euthanasia terhadap Pasien dalam Kondisi Koma Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-01-09)Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang melarang tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Larangan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2014-01-28)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) POLICY FORMULATION PROSECUTION PROVISIONS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRIMINAL CODE)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kebijakan Formulasikata “Dapat” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Kaitannya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(2019-05-31)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 salah satunya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ... -
KEBIJAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN
(2015-12-02)Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah disamping itu hukum pidana positif masih berorentasi pada pelaku ...