Search
Now showing items 1-10 of 17
PERANAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2011
(UNEJ, 2013)
Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 106,73 persen. Berdasarkan besaran realisasi tersebut seandainya PAD targetnya ...
Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemberhentian Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara (STUDI Putusan DKPP Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012)
(UNEJ, 2013)
Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara yang tahapan pelaksanannya dilaksanakan dimulai sejak 1 November ...
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan ...
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(UNEJ, 2013)
Perlindungan Hukum dalam materi ketenagakerjaan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2,dan didalam pasal 67 ayat 1 dan 2 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor ...
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)
Perkembangan ekonomi menuju pasar bebas membuat semakin dominannya peran swasta dalam perekonomian suatu bangsa, sehingga peran perusahaan terutama perusahaan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi wajar dan ...
PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT
(UNEJ, 2013)
Dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di harapkan. Oleh karena itu di lain sisi fungsi hukum ...
Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(UNEJ, 2013)
Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ...
Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(UNEJ, 2013)
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian ...
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)
Wakil presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil presiden dipilih juga melalui Pemilihan Umum. Wakil presiden ...
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI ( Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)
(UNEJ, 2013)
Hubungan Antara Pengusaha dengan Pekerja diharapkan harmonis agar tercipta hubungan kerja yang baik. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan dapat menimbulkan perselisihan. Undang-Undang ...