KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Abstract

Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ini, Friedmann (1971: 3) mengemukakan, bahwa dalam konsep welfare state ini, negara bertanggung jawab terhadap pelayanan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, maka munculnya konsep welfare state ini, yang berarti negara dalam melakukan campur-tangan terhadap kehidupan ekonomi, dimaksudkan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi dalam arti senyata-nyatanya dan dalam arti seluas-luasnya. Campur tangan tersebut, antara lain berupa penyediaan kemudahan-kemudahan terutama yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang paling miskin atau paling menderita (Soetrisno Prawirohardjono, 1982: 2).