Search
Now showing items 21-30 of 67
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)
Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ...
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2014)
Di dalam suatu sistem pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan ...
KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2014)
Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia ...
PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(UNEJ, 2014)
Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undangundang ini ...
PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION
(UNEJ, 2014)
Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri – istrinya juga menghasilkan ...
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK DIFFERENT RELIGION MARRIAGE BASED ON CODE 1/1974 ABOUT MARRIAGE IN CANONIC LAW PERSPECTIVE
(UNEJ, 2014)
Perkawinan Beda Agama banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai pengesahannya menurut hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tokoh mengatakan hal tersebut ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ORIFLAME YANG DIPASARKAN MELALUI MEKANISME MULTI LEVEL MARKETING OLEH PT. ORINDO ALAM AYU CABANG SURABAYA
(UNEJ, 2014)
Jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian financial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberikan penggantian ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EFEK RADIASI TELEPON SELULAR
(UNEJ, 2014)
Di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi telah hadir alat telekomunikasi yaitu telepon selular. Keberadaan telepon selular memberikan kemudahan berkomunikasi jarak jauh ...
PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA KEADAAN DARURAT DI INDONESIA
(UNEJ, 2014)
Kebijakan terhadap perlindungan warga negara dari segala ancaman bahaya merupakan suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. HAM merupakan hak yang melekat ...
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)
Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak ...