Search
Now showing items 1-4 of 4
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS MONOGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENURUT PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(UNEJ, 2014)
Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ...
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DENGAN KETETAPAN WAKTU UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)
(UNEJ, 2014)
Tower Base Transceiver Station (BTS) sekarang menjadi kebutuhan sarana untuk memperlancar sistem telekomunikasi. Umumnya tanah yang dipakai untuk pemasangan dan penempatan tower BTS berstatus sewa. Tujuan dari penelitian ...
TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERTITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)
(UNEJ, 2014)
Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengambilalihan suatu perusahaan yang sahamnya dijual.Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING MATARAM-KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010
(UNEJ, 2014)
Persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan ...