Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1355-1374 of 5997
-
GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI
(2014-01-20)Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ... -
Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/Pdt/2014/Ptr)
(2020)Di Indonesia telah diatur tentang hukum-hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan telah diatur tentang status dari suatu anak, yakni anak sah yang dihasilkan dari hubungan perkawinan dan anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ... -
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan Nasabah (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)
(2019-09-04)Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah pemblokiran rekening nasabah oleh bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan ... -
GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)
(2017-10-27)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor ... -
Gugatan perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999)
(2015-12-18)Gugatan yang diajukan ke pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kembali hak yang merasa telah dilanggar oleh pihak lain. -
GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.09/Pdt.Plw/2007/PN.STB)
(2014-01-24)Pemberian kredit sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit ... -
Gugatan Premature Pada Sengketa Pasar Modal Terhadap Kerugian Saham Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan No. 160/PDT/2021/PT DKI)
(Fakultas Hukum, 2023-09-20)Pasar modal adalah tempat berkumpulnya perusahaan dan investor untuk melakukan transaksi efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang sangat penting bagi suatu negara. Indonesia memiliki sektor pasar modal ... -
GUGATAN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM ( Studl Kasus Perkara No. 620 / Pdt. G. / 1997 / PA. Jr.)
(2016-01-05)Hukum kewarisan adalah hukum yang mengajar tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Bagi warga negara ... -
GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.794K/Pdt/2007)
(2014-01-25)Pihak-pihak yang terkait dengan Putusan No.794K/Pdt/2007 antara lain sebagai berikut PT. Sinar Galuh Pratama sebagai Penggugat, PT. Dian Anggara Persada sebagai Tergugat I dan PT. Alpha Rho Delta sebagai Tergugat II. ... -
Gugurnya kasasi kerena keterlambatan memori kasasi
(2014-09-11) -
HA K M A SY A R A K A T A D A T SU KU D A Y A K A TA S TA N A H D A LA M KA I TA N N Y A D EN GA N U N D A N G U N D A N G N OM OR 5 TA HU N 196 0 TE N TA N G P ER A TU R A N D A SA R P OKOK P OKOK A GR A R I A D I KEC A M A TA N HU LU KA BU P A TEN KA P U A S KA LI M A N TA N TEN GA H
(2014-01-27)Mas y a ra k a t hukum a da t memil iki ha k a tas tana h y a it u h a k ula y a t se b a ga i se pe ra ngk a t we w e na ng da n ke wa ji ba n suatu mas ... -
HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2014-07-14)Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah pertama, Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Hal tersbut terdapat pada pasal ... -
HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)
(2018-07-04)Perkawinan merupakan suatu lambang ketaatan umat kepada Tuhan-Nya, dimana perkawinan itu dianggap sebagai ibadah menurut agama Islam. Setiap umat muslim khususnya di wajibkan untuk melangsungkan perkawinan tidak ... -
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2014-10-27)Dalam hasil skripsi ini penulis menjelaskan bahwa, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab ... -
HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS MENERUS
(2017-11-17)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Seorang istri yang berpindah agama (murtad) ... -
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA BERCERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(2014-07-14)Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa apabila anak masih di bawah umur maka sesuai dengan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam pengasuhannya ada pada ibunya, karena kalangan perempuan ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)
(2017-10-25)Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2 ... -
HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(2014-07-18)Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, ... -
Hak dan Tangung Jawab Badan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Sektor pertambangan menjadi pemasok devisa negara terbesar di Indonesia urutan kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sektor pertambangan ini diperuntukan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia ...