Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1922-1941 of 6204
-
Kajian yuridis tentang kedudukan anak dibawah umur setelah perceraian: Studi kasus terhadap perceraian Nicky Astria dan Satria Kama
(2016-01-05)Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS
(2013-12-05)Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi. Tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Oleh sebab itu, di setiapnegara yang menganut demokrasi, pemilihan ... -
Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Debitur Setelah Adanya Perjanjian Subrogasi Antara Kreditur Dan Pihak Ketiga.
(2015-12-05)permasalaha yang di bahas dalam skripsi adalah mengenai bagaimana kedudukan debitur yang hutangnya dialihkan (dilakukan subrogasi)olehkreidtur kepada pihak ketiga. -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERBADAP SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASl
(2018-04-13)Tujuan penelitian skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Yakni mengkaji dan menganalisis dasar kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Hak Tanggungan dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASl
(2018-04-16)Tujuan penelitian skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Yakni mengkaji dan menganalisis dasar kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Hak Tanggungan dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor ... -
Kajian yuridis tentang kekuatan hukum klausula arbitrase dalam perjanjian berkaitan dengan kewenangan mengadili oleh pengadilan ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt>2001 tanggal 12 desember 2001
(2016-01-13)Hubunga arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat dominan sekali peran penggunaan penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif dispute resolution (ADR) terutama arbitrase. dimana pihak-pihak luar ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (Studi Putusan MA RI No. 3145 K/Pdt/1999)
(2015-11-26)Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana kekuatan hukum klausula arbitrase dalam perjanjian jual beli rumah susun, apa dasar dan pertimbangan hukum judex facti dalam memutus sengketa tentang ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (Studi Putusan MA RI No. 3145K/Pdt/1999)
(2017-12-04)Bahwa ada dua aliran yang mengatur mengenai kekuatan hukum klausula arbitrase, yaitu aliran yang menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN. Sda BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda
(2015-12-05)Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijrde) apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(2014-01-26)Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang merupakan perwujudan dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(2013-12-10)Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang merupakan perwujudan dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/Pdt.P/2004/PA.Jr)
(2015-11-17)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian anak, alasan-alasan pengajuan permohonan perwalian anak, dan hukum materiil yang ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
(2013-12-25)Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Oleh karena itu dunia perbankan terus berupaya untuk memperbaiki kondisinya guna mencapai tujuan utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penunjang ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
(2014-01-19)Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Oleh karena itu dunia perbankan terus berupaya untuk memperbaiki kondisinya guna mencapai tujuan utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penunjang ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME DUAL BANKING SYSTEM PADA BANK UMUM KONVENSIONAL
(2015-12-08)Duma Perbankan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Nasional tidak diragukan lagi mempunyai peranan yang sangat besar terutama dengan aktifitas utamanya yaitu funding dan lending disamping jasa-jasa perbankan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN JURIDICAL STUDY REGULATIONS UNDER THE ESTABLISHMENT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN i SKRIPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PERUNDANG UNDANGAN OF
(2014-01-24)Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/ Pdt/ 1991)
(2018-04-16)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Hibah dalam Hukum Islam secara lisan adalah sah ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN KLAIM MENINGGAL PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER BRANCH OFFICE
(2015-11-16)Untuk melakukan perjanjian asuransi calon pemegang polis harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pihak penanggung, begitu pula dalam pengajuan klaim syarat-syarat pengajuan klaim dapat ditemukan dalam polis. -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(2014-01-24)Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji ...