Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 15-34 of 157
-
DAMPAK DUMPING TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH):Suatu kajian dalam perspektif Hukum Dagang Internasional
(2014-07-08)Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesarbesarnya(optimum profit). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil ... -
DAMPAK DUMPING TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH):Suatu kajian dalam perspektif Hukum Dagang Internasional
(2013-07-04)Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesarbesarnya ( optimum profit). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil ... -
Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali di Kota Denpasar
(2014-07-08)This title is about the existence of Balinese Adat Crime in Denpasar the location of this research is on Paguyuban Village, sub district of north Denpasar, District of Denpasar bali. The Comprehension of Balinese youth on ... -
Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali di Kota Denpasar
(2013-10-22)This title is about the existence of Balinese Adat Crime in Denpasar the location of this research is on Paguyuban Village, sub district of north Denpasar, District of Denpasar bali. The Comprehension of Balinese youth on ... -
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi (yang meliputi 18 bidang kegiatan ekonomi termasuk lembaga keuangan), maka tidak jarang pula telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang ... -
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kejahatan di bidang perbankan, merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi (kejahatan ekonomi) di mana, baik bank sebagai sasaran dan sarana untuk melakukan kejahatan maupun kejahatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri ... -
IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI
(2014-07-08)Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan cap jahat itu dapat dilakukan seperti ... -
IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI
(2013-07-04)Ide penayangan wajah koruptor sebenarnya Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish 1 mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(2014-07-08)Perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat itu ... -
KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2014-07-08)Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang ... -
KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2013-07-04)Kesimpulan yang dapat diambil bertdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut : 1. Kriteria Kartel dalam UU No 5 Tahun 1999 dapat dicermati dalam pasal 11 yaitu adanya perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan dengan ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Apalagi di abad XXI ini, perkembangan dunia perbankan semakin menunjukkan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Karena, sesuai dengan perkembangan dalam traksaksi modern yang tidak ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan upaya mengembangan dunia perbankan, maka unsur kepercayaan masyarakat ini, harus benar-benar dapat dijaga oleh pengelola bank. Apalagi dalam transaksi modern dewasa ini tidak ada lagi yang dilakukan secara ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2014-07-08)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2014-07-10)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2013-07-04)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih besar ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2013-07-04)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2013-07-04)Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ...