| dc.description.abstract | Kekerasan seksual yang dialami anak dapat meninggalkan trauma yang berkepanjangan, terlebih bila pelakunya berasal dari dalam keluarga. Manajemen trauma dan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan salah satu lembaga perlindungan yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. PPT memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan bagi korban baik fisik (pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum) maupun non fisik (pemberian informasi, pendampingan, rujukan, konsultasi). PPT telah didukung oleh tenaga ahli dan berpengalaman di bidangnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggali peran petugas PPT dalam upaya pelaksanaan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual kategori familial abuse studi kasus pada PPT Jawa Timur.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan ditentukan melalui teknik purposive yang terbagi menjadi informan kunci, lima informan utama, dan tiga informan tambahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Keabsahan data diuji dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masing-masing unit pelayanan memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam upaya pelaksanaan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual kategori familial abuse di PPT Jawa Timur. Peranan dari unit pelayanan medis lebih kepada penyembuhan
secara medis yakni apabila ditemukan luka-luka pada fisik maka dengan segera diobati dan apabila termasuk ke dalam luka psikis maka petugas pelayanan medis akan berkoordinasi dengan dokter psikiatri. Peranan dari unit pelayanan psikososial lebih kepada pemberian konseling. Peranan dari unit pelayanan hukum lebih kepada penyelesaian persoalan hukum yakni dengan memberikan bantuan hukum melalui jalur pidana. Upaya pelaksanaan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual kategori familial abuse yang dilakukan oleh petugas PPT sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, ketentuan mengenai pemberian konseling awal yang dapat dilakukan oleh semua petugas PPT masih menjadi peraturan tidak tertulis di PPT Jawa Timur. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan meliputi pengawasan langsung (inspeksi langsung dan laporan ditempat) dan pengawasan tidak langsung (agenda case report, laporan tertulis tri bulanan, dan pesan dalam Whatsapp group). Mekanisme penanganan oleh petugas PPT dari masing-masing unit pelayanan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kerjasama antar semua unit pelayanan tetap diperlukan, namun disesuaikan kebutuhan korban. Meski demikian, setiap petugas PPT dapat selalu berkontribusi dalam penerimaan awal atau pemberian konseling awal. Namun pada praktiknya, terkadang tetap petugas unit pelayanan psikososial yang melakukan konseling awal. Unit pelayanan psikososial memiliki tanggungjawab yang paling besar dalam upaya pemulihan kesehatan mental. Unit pelayanan hukum lebih banyak menangani kasus selain kekerasan seksual anak dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual anak.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi PPT Jawa Timur antara lain yaitu pengadaan peraturan tertulis terkait kewajiban pokok setiap petugas PPT dalam hal penerimaan awal atau konseling awal perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya ketimpangan maupun penyimpangan oleh petugas. Peningkatan capacity building perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas petugas dan mutu pelayanan PPT Jawa Timur. Penambahan jumlah petugas PPT perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengurangi beban kerja atau burn out pada petugas PPT. | en_US |
