IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO

Abstract

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan. Akibatnya program-program tersebut belum efektif mampu mengurangi angka kemiskinan dan tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (sustainability) dari program-program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari propinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) daerah tertingggal dan dikategorikan memiliki penduduk miskin terbanyak sehingga program pengentasan kemiskinan juga telah bergulir pada masyarakat Bondowoso untuk daerah perkotaan program yang ada yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Namun dari 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada pada tahun 2003 hanya 1 (satu) Badan Keswadayaan Masyarakat yang mampu berkembang, 4 (empat) lainnya dinyatakan kolaps. Untuk mendapatkan dana PNPM Mandiri Perkotaan, pada pertengahan tahun 2006 dilaksanakan review Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga pada tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat yang mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat. Pada pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2008 terjadi kesimpang siuran berita dan perubahan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan dan iri dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang lain.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sampai saat ini adalah keterlambatan waktu pelaksanaan dan pencairan dana terminnya. Hal ini menyebabkan jadwal yang ada tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Selain itu kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan menyebabkan hasil PNPM Mandiri Perkotaan tidak bertahan lama dan belum adanya pihak yang mau bermitra dengan Badan Keswadayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tidak melakukan pengujian hipotesis, dan hanya mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Meskipun demikian data kualitatif yang diperoleh dari dokumen resmi juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Informan penelitian adalah PPK PNPM Mandiri Perkotaan, Kepala Kecamatan Bondowoso, Kepala Desa/Kelurahan lokasi PNPM MP, Ketua RT

ix Penerima manfaat program PNPM MP, Ketua LKM, Faskel, secara acak masyarakat yang menerima manfaat serta masyarakat sekitar penerima manfaat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP) di Kabupaten Bondowoso maka dibentuk Tim Pengarah Kabupaten yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Dalam melaksanakan tugasnya anggota Tim Pengarah Kabupaten di bantu oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP. Dalam hal pengawasan selain telah ada pengawasan melekat dari pendamping/fasilitator juga ada pembina teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Pelaksanaan PNPM MP terbagi menjadi 4 tahap yaitu tahap persiapan masyarakat, tahap perencanaan, tahap pencairan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan model Edward III, diketahui: 1). faktor komunikasi yang meliputi; transmisi, kejelasan dan konsistensi, yang berasumsi bahwa faktor komunikasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tergolong baik di tingkat pelaksana namun kurang di tingkat masyarakat di sekitar lokasi penerima dana PNPM Mandiri Perkotaan. 2). faktor sumber-sumber yang meliputi: sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas, secara umum tergolong kurang baik. Hanya jumlah dana yang mendukung implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 3). faktor disposisi atau kecenderungan kurang baik walaupun ada komitmen dan kerelaan dari agen pelaksanan untuk melaksanakan program namun masih ada motif pribadi atau politik dan belum ada kesepahaman yang utuh dengan masyarakat penerima manfaat. Kecenderungan dan sikap agen pelaksana dan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga dengan mengetahui dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat motif dan kepentingan pribadi agen pelaksana dapat ditekan seminimal mungkin dan fragmentasi dapat dihindarkan. Pada instansi yang menjadi anggota tim pengarah variabel disposisi dapat dilihat dari keseriusan mereka dalam memberikan dukungan pada kelancaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 4) faktor Struktur Birokrasi berupa Standard Operating Procedures (SOP) cukup baik karena didukung oleh sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi PNPM MP antara lain adanya Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Akan tetapi fragmentasi kebijakan terjadi karena kurang adanya kesepahaman antara pelaksana kebijakan dengan kepala wilayah sehingga kualifikasinya kurang baik Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan