Persepsi Masyarakat Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menunjukkan bahwa Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadikan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan adanya hak otonomi, Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri, salah satu unsurnya adalah mengatur sumber pendapatan dan belanja Desa yang berpedoman pada APBDesa. Pengeloaan APBDesa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, harus akuntabel. Akuntabilitas tidak hanya diberikan kepada Pemerintahan diatas pemerintah Desa melainkan juga kepada masyarakat Desa. Secara langsung masyarakat memiliki fungsi kontrol bagi pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat bisa diketahui melalui persepsi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memberikan tanggapannya terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Tanggapan yang diberikan masyarakat bisa menggambarkan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintahan Desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah Desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarakan saran dan pendapat bagi pemerintah.