Analisis RBC (Risk Based Capital) Sebelum dan Sesudah Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2010 Pada PT. Asuransi Takaful Umum

Abstract

Peraturan pemisahan dana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010, menyebabkan adanya perbedaan dalam alur laporan keuangan perusahaan asuransi. Salah satu faktor penting adalah faktor kesehatan kinerja keuangan perusahaan akibat dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan risk based capital (RBC) perusahaan asuransi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan PT Asuransi Takaful Umum periode 2007-2014 serta menggunakan rasio RBC sebagai patokan pengukuran kinerja keuangan RBC perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs website resmi milik PT Asuransi Takaful Umum yakni www.takafulumum.co.id dengan menggunakan teknik convience sampling yaitu teknik sampling yang hanya menggunakan data yang bisa diperoleh saja. Metode analisis yang digunakan hitung analisis menggunakan rumus perhitungan RBC untuk memperoleh data kinerja keuangan RBC pada PT Asuransi Takaful Umum. Tingkat RBC sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 secara keseluruhan telah melebihi batas tingkat solvabilitas minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Artinya, baik selama periode sebelum maupun sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 kinerja keuangan PT Asuransi Takaful Umum dinilai mampu mengcover segala resiko yang timbul serta mampu menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan baik kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data sehingga disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum dinilai efektif, juga karna pemerintah membuat peraturan tersebut untuk mendukung Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tahun 2006 tentang praktek pemisahan dana antara dana tabarru’ dan wakalah bil ujrah.