Analisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015)

Abstract

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana semua daerah otonom berhak mengelola potensinya masing-masing. Otonomi daerah juga terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan otonomi tersebut dapat dilihat dari adanya pemilihan kepala daerah yang terjadi serta pengelolaan keuangan daerah yang menyesuaikan dengan peraturan otonomi yang ada. Otonomi daerah membebaskan setiap daerah mengelola potensi daerah yang dimilikinya. Potensi daerah yang ada membuat sumbangan akan pendapatan daerah semakin besar pula. Pendapatan daerah merupakan dasar pembangunan di setiap daerah. Pendapatan Daerah yang tinggi pendapatannya juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Namun, pendapatan daerah yang tinggi juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak dikelola serta diawasi dengan baik dan menyeluruh. Pengelolaan pendapatan daerah yang baik harus terlaksanakan demi tercapainya kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dapat dinilai melalui penilaian kinerja keuangan yang nantinya dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah. Penilaian pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang berdasar pada kinerja keuangan merupakan dasar penelitian ini. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2011-2015 untuk mengetahui pengelolaan pendapatan pada Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio APBD untuk menganalisis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan pada akhirnya dapat disimpulkan seberapa baik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerahnya.