ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA TIMUR PERIODE 2011 - 2015

Abstract

Penyerapan tenaga berkaitan erat dengan hasil dari skala ekonomi yang tertuang dalam PDRB. Pembangunan yang dilakukan pada sektor ekonomi yang berpotensi, akan berpeluang menyumbangkan PDRB tinggi bagi daerah. Hal tersebut juga berpeluang menyerap tenaga kerja yang tinggi bagi daerah. Maka dari itu sangat diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar elastisitas penyerapan tenaga kerja di masing-masing subsektor pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur. Hasil regresi data panel menunjukan bahwa koefisien regresi dari masing-masing subsektor berada pada tingkat elastis positif, elastis negatif, dan inelastis. Elastisitas penyerapan tenaga kerja subsektor industri batubara dan pengilangan minyak bersifat inelastis; industri makanan dan minuman bersifat elastis; industri pengolahan tembakau bersifat inelastis; industri tekstil dan pakaian jadi bersifat elastis; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki bersifat elastis; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya bersifat elastis; industri kertas dan barang dari kertas, cetakan dan reproduksi media rekaman bersifat inelastis; industri kimia, farmasi dan obat tradisional bersifat elastis; industri karet, barang dari karet dan plastik bersifat inelastis; industri barang galian bukan logam bersifat elastis; industri logam dasar bersifat inelastis; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik bersifat elastis; industri mesin dan perlengkapan lainnya bersifat elastis; industri alat angkutan bersifat elastis; industri furnitur bersifat elastis; dan industri pengolahan lainnya bersifat elastis. Penelitian ini menyarankan untuk menanggulangi masalah pengangguran dengan pengembangan sektor ekonomi untuk menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah dan penyerapan tenaga kerja bagi daerah. Selain itu diperlukan kebijakan melalui peraturan daerah agar pelaku usaha tidak segan melakukan investasi atau ekpansi di daerah tersebut.