Manajemen Alat Pelindung Diri (APD) di Bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton

Abstract

Manajemen alat pelindung diri (APD) sebagaimana tertuang dalam Permenakertrans no 8 Tahun 2010 merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meminimalisir berbagai faktor-faktor kegagalan dalam penerapan APD di perusahaan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengusaha dan pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Manajemen APD yang dimaksud meliputi: identifikasi kebutuhan dan syarat APD; pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja; pelatihan; penggunaan, perawatan, dan penyimpanan; penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan; pembinaan; inspeksi; serta evaluasi dan pelaporan. Coal handling merupakan unit kerja yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Risiko kecelakaan antara lain terpapar debu batubara, tersengat aliran listrik, kebisingan, tertimpa benda, kedinginan, terjepit, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, tenggelam, dan kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen APD di bagian coal handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen APD di bagian coal handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa kegagalan dalam penerapannya, antara lain: terlambatnya pemenuhan APD ketika habis; pemilihan APD yang kurang memperhatikan kebutuhan pekerja, yakni tidak tersedianya safety goggles untuk karyawan dengan gangguan mata minus; tidak adanya pelatihan khusus mengenai APD pada pekerja; masih terdapat beberapa pekerja yang tidak memakai APD; tidak ada informasi mengenai prosedur khusus mengenai cara perawatan APD yang benar; tidak dilakukan pemusnahan terhadap APD yang rusak dan telah habis masa pakai, serta; tidak adanya evaluasi khusus mengenai manajemen APD menyebabkan perusahaan tidak dapat mengukur kinerja K3 dan tidak dapat mengetahui sejauh mana pemenuhan terhadap peraturan yang telah dicapai dan tindakan perbaikan terkait pengendalian APD di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Saran yang dapat diberikan antara lain; PT PJB Unit Pembangkitan Paiton perlu melakukan penghitungan pemesanan APD yang bersifat consummable (masker) untuk dihitung seberapa banyak APD yang harus disediakan dengan melihat kebutuhan dan kondisi yang berbeda di tiap bulannya, agar tidak terjadi kehabisan stok barang; perusahaan perlu menyediakan safety goggles khusus untuk pekerja yang memiliki gangguan mata minus; perusahaan perlu memberikan pelatihan khusus APD kepada karyawan terutama untuk pekerjaanpekerjaan dengan risiko tinggi yang memerlukan APD khusus; perlu dilakukan pemusnahan APD dan dilengkapi berita acara pemusnahan terhadap APD yang telah rusak dan habis masa pakai (kadaluarsa), serta; perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pelaporan terkait manajemen APD agar dapat mengukur kinerja K3 atau untuk keperluan analisa dan tindakan perbaikan terkait manajemen APD di PT PJB Unit Pembangkian Paiton.