Keputusan Presiden Jokowi Menjadikan Poros Maritim Dunia sebagai Agenda Utama Kebijakan Luar Negeri Indonesia Periode 2014 - 2019

Abstract

Indonesia terletak pada posisi geografis yang menjadikannya strategis.. Posisi Strategis tersebut menjadikan wilayah perairan Indonesia dilalui oleh armada – armada niaga dengan nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. 70 persen dari wilayah kedaulatan Indonesia merupakan lautan, oleh karena itu pengelolaan sektor laut sangat diperlukan. Dalam mengatasi situasi ini para pemimpin Indonesia mencoba mengeluarkan kebijakan untuk mulai memperhatikan dan mengelola sektor kelautan, namun kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan tidak dimplemetasikan secara maksimal, akibatnya sektor kelautan masih cenderung diabaikan dan lebih mengutamakan sektor darat. Setelah sekian lama pemerintahan Indonesia mengabaikan sektor maritim, pada Oktober 2014 Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan membawa visi Maritim bertajuk “Poros Maritim Dunia”. Segera setelah dilantik sebagai Presiden, Jokowi memasukkan agenda “Poros Maritim Dunia” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2015 – 2019 yang menyentuh berbagai instansi pemerintahan terutama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, skripsi ini meneliti tentang keputusan Jokowi yang menjadikan visi Poros Maritim Dunia sebagai agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia, meski dalam keadaan serba terbatas di sektor maritim akibat pengelolaannya yang kurang optimal di masa lalu.