PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR BANYUWANGI

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi. Tujuan dari Peraktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan tugas akhir penulis serta mengetahui bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi, selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Peraktek Kerja Nyata yaitu membantu petugas administrasi perkantoran di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi, dan mempelajari unsur-unsur terkait dengan pajak daerah ,khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor; 3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; 4. Penagihan dan Dinas Luar Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi adalah Official Assessment System, dimana system pemungutannya memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak dari pemerintah (fiskus). Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi yang merupakan salah satu Kabupatenj/Kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang pendapatan, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sudah melebihi target. Hal ini terbukti dengan adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan hasil pembayarannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).