| dc.description.abstract | Program Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kepesertaan KB di Indonesia didominasi metode NonMKJP, sehingga pemerintah merintis program kampung KB sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK. Salah satu indikator keberhasilan program Kampung KB adalah meningkatnya jumlah peserta KB MKJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kampung KB terhadap penggunaan MKJP di Dusun Dukuhsia Rambipuji Jember Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode campuran (mixed method). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2018. Jumlah responden untuk penelitian kuantitatif sebanyak 24 akseptor MKJP dan jumlah informan untuk penelitian kualitatif sebanyak 7 orang, yaitu : PLKB Rambipuji, Koordinator DP3AKB Rambipuji, Bidan, PPKBD, Sub PPKBD, Kader dan PUS. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan pengisian kuesioner. Data sekunder berupa jumlah PUS dan rekapitulasi capaian akseptor MKJP di Rambipuji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam faktor input, pelaksana program kampung KB sebagian besar berusia <50 tahun yang termasuk dalam kelompok usia produktif untuk pengembangan program KB. Mayoritas pendidikan SMA yang dapat menjadi dasar untuk dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Lama masa kerja pelaksana adalah 2 hingga 24 tahun. Semakin lama masa kerja semakin banyak pula pengalaman dan terampil dalam menyelesaikan tugas. Seluruh responden dalam penelitian ini adalah perempuan dikarenakan tidak adanya pengguna MOP. Mayoritas responden berpendidikan SMP. Akseptor KB yang memiliki pendidikan rendah cenderung lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi non MKJP. Pendapatan responden mayoritas <UMK. Akseptor yang status ekonominya tergolong menegah kebawah memiliki keterbatasan dalam pemilihan alat kontrasepsi terutama MKJP. Kampung KB tidak mendapatkan dana khusus untuk kegiatan sejak pertama kali dicanangkan. Sarananya belum lengkap dan metode pelaksanaan menggunakan penyuluhan, konseling serta pemasangan KB gratis. Sasaran dalam kampung KB adalah PUS. Proses implementasi kampung KB diawali dengan tahap perencanaan. Rencana kegiatan program disusun oleh seluruh pelaksana dan koordinasi dilakukan pada pertemuan rutin tiga bulanan. Beberapa pelatihan telah dilaksanakan pada awal pencanangan program. Seluruh kegiatan kampung KB mendapatkan monitoring dan supervisi dari PLKB Rambipuji, DP3AKB Kabupaten Jember dan Provinsi. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan program yakni kesulitan perekrutan kader, kegiatan dilaksanakan mendadak, kesulitan memperoleh akseptor MKJP, penyesuaian jadwal pelaksana dengan pertemuan tiga bulanan, kurangnya SDM, dan tidak ada dana khusus untuk program. Pada pencapaian output program, sebagian besar responden (58,3%) tidak mampu mengidentifikasi jenis MKJP. Sebanyak 66,67% responden mendapatkan pelayanan KB di puskesmas dan ditempuh dengan motor (66,67%). Pelayanan KB yang diterima responden adalah gratis. Sebanyak 41,67% responden tidak aktif dalam kegiatan kampung KB. Capaian MKJP di Dukuhsia mengalami kenaikan yakni dari 6,07% meningkat menjadi 6,21%. Namun saat ini kenaikan tersebut masih belum mampu mengangkat proporsi MKJP kampung KB secara signifikan. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah BKKBN RI disarankan untuk menambah PLKB dengan minimal 1 PLKB untuk 2 Desa. Perwakilan BKKBN Jawa Timur disarankan untuk meningkatkan support bantuan dana kegiatan kampung KB. Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk membentuk Pokja kampung KB di tingkat Kabupaten. Camat Rambipuji disarankan untuk membagi struktur organisasi kampung KB menjadi seksi KB dan KS. PLKB Rambipuji disarankan untuk meningkatkan sosialisasi pada masyarakat mengenai kegiatan kampung KB khususnya untuk para suami. | en_US |
