Penetapan Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Republik Afrika Selatan
dc.contributor.advisor | Sunarko, Bagus Sigit | |
dc.contributor.advisor | Purwanto, Agung | |
dc.contributor.author | Valentino, Bima Yovione | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T02:54:58Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T02:54:58Z | |
dc.date.issued | 2019-04-12 | |
dc.identifier.nim | 110910101035 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90452 | |
dc.description.abstract | Tentara bayaran dalam sejarah dunia berkembang seiring waktu. Dalam perkembangannya, tentara bayaran mulai diakui sebagai private military company. Konsep PMC sendiri mulai diperkenalkan oleh kelompok tentara bayaran dari Afrika Selatan yang dipionirkan oleh Executives Outcomes. Eksistensi EO dipandang sebagai preseden buruk bagi imej Afrika Selatan yang baru merdeka dari rezim Apartheid. Undang-undang Regulation of Foreign Military Assistance tahun 1998 disahkan supaya aktivitas tentara bayaran dari Afrika Selatan menjadi terbatas namun praktek PMC mengglobal dan RFMA dipandang sebagai kegagalan membendung keberangkatan warganegaranya yang berangkat ke Irak sebagai kontraktor keamanan. Sebagai salah satu pengekspor tenaga kontraktor keamanan terbesar ketiga dunia dan sejarah yang kuat dalam hubungannya dengan tentara bayaran, Pemerintah Afrika Selatan berusaha untuk mengkontaminasi aktivitas kontraktor keamanan dengan undang-undang baru untuk menutup kekurangan RFMA yaitu The Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict tahun 2007 atau yang dikenal dengan Undang- Undang Anti-Tentara Bayaran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Undang-undang Anti-Tentara Bayaran | en_US |
dc.title | Penetapan Undang-Undang Anti-Tentara Bayaran 2007 di Republik Afrika Selatan | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Social and Political Sciences [5464]
Koleksi Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik