Praktik Represif dan Diskriminatif Pemerintah Provinsi Xinjiang terhadap Kelompok Minoritas Uighur

Abstract

China memiliki sebuah kebijakan atas etnis minoritas yang dijelaskan dalam tiga prinsip khusus yang salah satunya adalah, semua kelompok etnis menjadi bagian dari kebesaran bangsa china dan semua kelompok etnis memiliki status yang sama. Status yang sama ini mengacu pada semua jenis hak dan kewajiban tanpa memandang perbedaan etnis, bahasa, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Pemerintah Pusat China juga memiliki kebijakan publik dalam urusan agama yang salah satu isinya adalah setiap warga China memiliki hak untuk percaya atau tidak percaya pada agama dan setiap agama yang ada di China memiliki status yang sama. Namun dalam praktiknya, tejadi ketidaksesuaian implementasi kebijakan Pemerintah Pusat China dengan Pemerintah Provinsi Xinjiang terkait masalah etnis dan agama. Pemerintah Provinsi Xinjiang melakukan tindakan represif dan diskriminatif terhadap kelompok etnis Uighur di Kawasan Xinjiang yang merupakan bagian dari China. Tujuan penelitian ini, adalah ingin mengetahui alasan mengapa Pemerintah Provinsi Xinjiang melakukan praktik represif dan diskriminatif terhadap kelompok etnis Uighur berdasarkan dengan pola pikir yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Xinjiang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha untuk menganalisa praktik represif dan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Xianjiang terhadap kelompok minoritas Uighur. Sesuai dengan jenis penelitian kulitatif deskriptif. Data akan dikumpulkan, dideskripsikan, dan melakukan analisis data berupa kata-kata yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis menggunakan menggunakan Konsep Etnis, teori struktur sosial Alexander Wendt dan teori sekuritisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan mengapa Pemerintah Provinsi Xinjiang melakukan praktik represif dan diskriminatif yang dilakukan terhadap kelompok etnis Uighur adalah karena adanya pola pikir yang terbentuk dari pemerintah bahwa kelompok etnis Uighur dianggap sebagai kelompok teroris, separatis, ekstrimis keagamaan. Sehingga pemerintah mengkonstruk masyarakat domestik China dengan menggunakan cara sekuritisasi melalui pidato dari elit-elit politiknya yang ditujukan pada masyarakat domestik China. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mendapatkan bantuan dari masyarakat domestik China untuk menghancurkan kelompok etnis Uighur dan menganggap kelompok etnis Uighur sebagai sebuah ancaman serta segala macam bentuk sumber daya material yang dimiliki oleh kelompok etnis Uighur untuk menyerang pemerintah dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan.