Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik

Abstract

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris bahkan adanya dugaan dalam akta tersebut terdapat keterangan palsu. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik, mengkaji dasar Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pertimbangan hakim (ratio decidendi). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.