KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Abstract

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalah didesa Wringiagung terkait kapasitas pemerintah desa utamanya dibidang pelaksanaan pembangunan. permasalah tersebut meliputi ketidak sesuaian antara dokumen regulasi RKPDesa dan APBDesa, distribusi pembangunan desa yang difokuskan untuk pembangunan fisik, pelaksanaan pembangunan yang belum terealisasi 100 persen pada saat waktu pelaksanaan pada SP3 telah berakhir. Hal lain yang menarik pada desa ini berupa jumlah penduduk yang mencapai 14.665 jiwa, dan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa ditahun 2016. Konsep yang digunakan dalam penelitan ini adalah kapasitas desa yang meliputi kapasitas responsif, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. sedangakan untuk standart pelaksanaan pembangunan desa menggunakan permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode trianggulasi. Hasil penelitian berupa sudah terlengkapinya dokumen regulasi pelaksanaan pembangunan dengan catatan masih terdapat beberapa masalah disetiap dokumen regulasinya. Ekstraksi pada pelaksanaan pembangunan berupa pengotimalan tenaga kerja asli desa sebanyak 40 orang, dan telah mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. distribusi pembangunan berupa pembangunan fisik dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dusun, dan kebermanfaatan untuk masyarakat, selain itu pada distribusi kewenangan terdapat masalah berupa ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari TPK. Responsif dari pemerintah desa berupa respon secara verbal serta tidak ada upaya dari pemerintah desa untuk mengelola dan menyelesaikan permasalah yang terjadi pada waktu pelaksanaan pembangunan. jaringan yang dijalin oleh pemerintah desa pada pelaksanaan pembangunan 2016 berupa kerjasama dengan pihak dinas pekerjaan umum untuk melakukan pemerinksaan pembangunan 2016. Hasil tersebut menggambarkan jika kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2016, yaitu: Kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, dan jaringan masih terdapat masalah. Serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tahun 2016 belum sesuai dengan pedoman pembangunan desa.