PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN RUJUKAN PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Abstract

Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif (Permenkes no 71, 2013:5). Di tingkat pertama layanan kesehatan, BPJS Kesehatan memperkuat jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dengan membangun aplikasi Primary Care (P-Care). Berdasarkan aplikasi PCare pada 49 Puskesmas di Kabupaten Jember, yang diwakili 30 puskesmas didapatkan data angka rujukan penyakit yang dapat ditangani di puskesmas, dari 30 puskesmas, terdapat 1 puskesmas yang memiliki angka rujukan penyakit yang tidak dirujuk sebesar (100%), terdapat 12 puskesmas yang memiliki angka rujukan penyakit yang tidak dirujuk sebesar (95%), 10 dari 30 puskesmas memiliki angka rujukan penyakit yang tidak dirujuk sebesar (90-95%), dan 7 puskesmas memiliki angka rujukan penyakit yang tidak dirujuk diatas atau lebih dari (90%). Dalam menurunkan angka rujukan yang tidak sesuai perlu dilakukan tata cara pengambilan keputusan yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan rujukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rujukan puskesmas yang tidak sesuai sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 29 Puskesmas di Kabupaten Jember pada bulan Februari – Maret 2016. Sampel penelitian ini sebanyak 29 puskesmas, pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 29 puskesmas (100%) di Kabupaten Jember dalam 1 tahun terakhir yaitu tahun 2015, teridentifikasi mengalami masalah rujukan yang tidak sesuai. Pada pengumpulan data yang relevan, seluruh puskesmas di Kabupaten Jember melakukan pengumpulan data. Penyebab terjadinya masalah rujukan yang tidak sesuai antara lain keinginan pasien, kurangnya obat-obatan dan bahan habis pakai di puskesmas, kurangnya atau tidak adanya peralatan medis di puskesmas, kurangnya tenaga SDM, khususnya tenaga dokter, persetujuan BPJS yang meloloskan rujukan yang tidak sesuai, RS yang meloloskan rujukan atau tidak adanya rujukan balik dari RS ke puskesmas, tidak adanya penyeleksian alasan penyakit tersebut dirujuk. Pada alternatif pemecahan masalah, seluruh puskesmas di Kabupaten Jember melakukan pengembangan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah rujukan yang tidak sesuai antara lain edukasi dan motivasi, penambahan stok obat, penambahan peralatan medis, penambahan tenaga dokter, pendelegasian wewenang dokter, pengembalian pasien oleh RS ke puskesmas, sosialisasi BPJS tentang rujukan, BPJS lebih flexibel dalam menentukan alasan penyakit tersebut dirujuk, ketegasan peraturan BPJS. Pada tahap evaluasi pemecahan masalah, seluruh puskesmas di Kabupaten Jember melakukan evaluasi pemecahan masalah. Evaluasi pemecahan masalah pada penelitian ini melihat dari dampak positif dan dampak negatif dari masing–masing alternatif pemecahan masalah. Pada pemilihan alternatif terbaik, seluruh puskesmas di Kabupaten Jember melakukan pemilihan alternatif terbaik. Alternatif yang lebih banyak dipilih oleh pihak puskesmas sebagai alternatif terbaik adalah edukasi dan motivasi dimana edukasi dan motivasi berfungsi agar masyarakat lebih memahami tentang rujukan dan penyakit yang tergolong pada 144 diagnosis penyakit