ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI BAGIAN TATA USAHA TINGKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Abstract

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Apabila sebagian besar pegawai bekerja sesuai dengan standar perusahaan, maka tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika pegawai bekerja di bawah standar maka beban kerja yang diemban berlebih. Sementara jika pegawai bekerja di atas standar, dapat berarti estimasi standar yang ditetapkan lebih rendah dibanding kapasitas pegawai itu sendiri. Pengelolaan sumberdaya manusia seringkali sulit untuk diukur secara matematis, tetapi pendekatan kuantitatif tetap dibutuhkan untuk membantu perusahaan atau kantor dalam mengambil keputusan terhadap arah pengembangan sumberdaya manusia yang sejalan dengan pencapaian tujuannya. Salah satu titik kritis dan strategis dalam peningkatan kinerja sumberdaya manusia adalah Workload Analysis atau analisis beban kerja. Analisis beban kerja yang dipadukan dengan pemahaman manajemen sumberdaya manusia dapat menjadi salah satu sumber informasi akurat untuk membantu manajemen menganalisa dan mengembangkan strategi sumberdaya manusia yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Penelitian ini bertempat di Universitas Jember Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan mengambil sampel secara stratified random sampling. Penelitian ini juga menggunakan data dokumen-dokumen fakultas dan universitas. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model analisis beban kerja sesuai KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang ada di fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember masih rendah. Terdapat beberapa masalah dalam pemenuhan beban kerja yang optimal diantaranya dipengaruhi oleh; Peraturan yang kurang rinci mengenai pengawasan terhadap pegawai saat jam kerja, hingga pengawasan hanya bersifat kekeluargaan, kedisiplinan masing-masing pegawai dalam mengemban tanggung jawab, dan adanya kebijakan yang berbeda antara tiap-tiap kepala subbagian tata usaha.