ASPEK POLITIK DALAM PROSES RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 169 (INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLE CONVENTION) DI INDONESIA PADA ERA HABIBIE

Abstract

Penulis mengambil judul skripsi Aspek Politik dalam Proses Ratifikasi Konvensi ILO No. 169 (Indigenous and Tribal People Convention) di Indonesia pada Era Habibie, dengan dasar pertimbangan bahwa di era refonnasi, masalah-masalah yang muncul dalam negara Republik Indonesia tidak hanya masalah high politics yang melibatkan negara sebagai pelaku utama, tetapi munculnya low politic telah mendominasi sistem politik di Indonesia. Pada tahun 1999 masalah masyarakat adat muncul setelah sekian lama menjadi agenda reformasi. Dengan diadakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama di Indonesia pada bulan Maret 1999, telah mendorong para penults buku untuk mengkaji .masalah-masalah dengan tema masyarakat adat di Indonesia. Ini menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji masalah masyarakat adat di Indonesia. Dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional, penulis mengkaitkan sebuah Konvensi atau Perjanjian Internasional yang berkenaan dengan masyarakat adat yaitu Konvensi ILO No. 169, serta aspek-aspek politik dalam negeri Indonesia yang berpengaruh pada proses ratifikasi sebuah perjanjian internasional. Pada bab sate penulis mengw-aikan latar belakang masalah masyarakat adat di Indonesia sehingga menjadi sebuah agenda reformasi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Pada bab dua tertulis gambaran masyarakat adat Indonesia secara umum. Pada bab tiga tentang Konvensi ILO No. 169 yang menjadi dasar pengakuan masyarakat adat secara universal clan pada bab terakhir, penulis menguraikan aspek-aspek politik yang terjadi di Indonesia pada era Habibie sehingga proses ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 169 di Indonesia tidak terealisasi.