IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember (Studi Deskriptif Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalah sosial yang sudah terjadi di Indonesia sejak lama. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan Indonesia dengan mengeluarkan program keluarga harapan (PKH). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku peserta PKH. PKH merupakan program bantuan bersyarat untuk masyarakat miskin yang mempunyai balita ibu hamil agar dapat mengakses bidang kesehatan serta masyarakat miskin yang mempunyai anak sekolah SD, SMP dan SMA agar mengakses bidang pendidikan. Rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki masyarakat Arjasa membuat masyarakat kesulitan memahami program PKH. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi pelaksanan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui Proposive sampling dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini diawali pengumpulan data mentah, trankip data, pembuatan koding, kategorisasi, penyimpulan data sementara, trianggulasi dan penyimpulan data akhir. Metode keabsahan data mengunakan trianggulasi sumber. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Arjasa kurang berjalan optimal karena dalam proses pelaksanaan masih terdapat permasalahan sehingga tujuan PKH masih jauh dari harapan. Tahapan pelaksanaan PKH di Kecamatan Arjasa adalah (1) Persiapan melalui perekrutan pendamping dan bimbingan teknik pendamping, (2) Pengembangan kontak melalui sosialiasai kepada perangkat desa, servis provider ( kesehatan dan pendidikan) dan calon peserta PKH, (3) Pengumpulan data dan informan dalam penetepan peserta PKH berasal dari BPS yang di validasi oleh pendamping tentang syarat PKH. (4) Pelaksanaan program melalui pembentukkan kelompok, penyaluran bantuan, verifikasi kesehatan dan pendidikan, penangguhan dan pembatan, pemutakhiran data, pengaduan, pertemuan kelompok serta pelaksanaan FDS( Family development System). (5) evaluasi berdampak pada meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan. (6) terminasi terjadi apabila peserta PKH sudah tidak mempunyai syarat PKH lagi yaitu syarat pendidikan dan kesehatan.