DAMPAK PENERAPAN SKEMA HARMONISASI REGULASI KOSMETIK DI ASEAN TERHADAP INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KOSMETIK DI INDONESIA

Abstract

Pada 2 September 2003, sepuluh negara anggota ASEAN resmi menandatangani skema harmonisasi regulasi dalam bidang kosmetik. Penandatanganan tersebut sekaligus menjadi awal baru bagi perdagangan kosmetik di Kawasan ASEAN. Saat ini, perdagangan kosmetik sudah tidak lagi berada pada level nasional, tetapi sudah berada pada level regional, dimana persaingan yang muncul bukan hanya terjadi antar sesama produsen lokal tetapi juga dengan produsen asing. Akibatnya, produsen kosmetik yang berskala besar akan semakin diuntungkan, tetapi produsen kosmetik yang berada pada skala menengah dan kecil akan semakin dirugikan dengan adanya peraturan ini. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki jumlah populasi penduduk paling tinggi menjadikan Indonesia berpotensi untuk menjadi pasar bagi perdagangan kosmetik. Namun demikian, perlu diingat bahwa selain memiliki populasi penduduk tertinggi, Indonesia juga merupakan negara dengan sumber daya alam tertinggi di kawasan ASEAN, sehingga membuat Indonesia berpotensi untuk menjadi produsen dalam industri kosmetik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan skema harmonisasi regulasi kosmetik di Kawasan ASEAN terhadap industri kosmetik di Indonesia Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti dampak penerapan skema harmonisasi regulasi kosmetik di kawasan ASEAN terhadap industri kosmetik di Indonesia. Metode penelitian tersebut meliputi dua hal, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (library research) untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.