KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA

Abstract

Referendum merupakan salah satu cara bagi daerah - daerah yang memilih untuk melepaskan diri sebagai Negara sendiri untuk mengatur segala kepemerintahan. Venesia merupakan salah satu kota di Italia menggelar survei untuk referendum. Meskipun tuntutan referendum tersebut bukan pertama kalinya, namun tindakan tersebut mengejutkan pemerintah Italia ditengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Italia. Negara Italia tercatat memiliki utang publik tertinggi kedua setelah Yunani sebagai dampak krisis ekonomi global kawasan Eropa pada tahun 2010. Permasalahan ekonomi Negara Italia ini semakin diperburuk oleh krisis politik yang melanda dalam pemerintahan negara ini. Dalam periode tahun 2010-2014 Italia telah mengalami empat kali pergantian perdana menteri, hal ini terjadi karena pemerintahan dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan yang melanda Italia. Tuntutan referendum Venesia didasari atas kekecewaan warga kota Venesia terhadap pemerintahan Italia atas krisis ekonomi yang melanda Roma begitu lama, tuntutan referendum ini juga dipicu oleh ketidakpuasan yang dirasakan warga Venesia terhadap pemerintahan Italia yang dianggap tidak efisien dan korup dalam pajak, serta adanya krisis politik yang terjadi dalam pemerintahan. Tuntutan referendum ini dilakukan secara online tanpa pengakuan resmi dari pemerintah pusat Italia karena tidak ada hukum yang mengikat. Presiden Napolitano menunjuk walikota Florence yaitu Matteo Renzi menjadi perdana menteri baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi maupun reformasi politik pemerintah Italia.