| dc.description.abstract | Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk dan demi kepentingan kekuasaan. Pembicaraan tentang politik adalah pembicaraan tentang kekuasaan, pengaruh, dan otoritas. Politisi menggunakan bahasa bukan hanya untuk menyatakan pendapat, melainkan juga untuk menyembunyikan pikiran, intervensi, provokasi, dan sebagainya. Bahasa dan kekuasaan merupakan dua aspek yang berkaitan. Seseorang menggunakan bahasa untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, orang yang memiliki kekuasaan juga dapat mempengaruhi bahasa. Dengan nama kuasa, dengan mudah seseorang yang memiliki kekuasaan mempengaruhi massa untuk mengikuti dan menggunakan bahasa tersebut. Sidang Paripura anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang seterusnya disingkat DPR RI) merupakan salah satu objek yang tepat untuk mengetahui bahasa politik Indonesia, dengan meneliti diksi dan gaya bahasa yang digunakan. Data penelitian berupa tuturan yang dikemukakan oleh anggota dewan pada saat Sidang Paripurna. Analisis data menggunakan metode padan dengan pendekatan konstekstual. Selanjutnya, diperkuat dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (yang seterusnya disingkat AWK). Hasil penelitian menunjukkan diksi yang digunakan anggota dewan dalam Sidang Paripurna, meliputi pilihan kata yang bermakna denotatif, konotatif, polisemi dan sinonimi. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran. Anggota DPR sering saling tuduh dan saling tuding dengan menggunakan gaya bahasa sindiran, untuk maksud mementingkan kepentingan individu dengan mengatasanamakan kepentingan rakyat. Mereka berusaha menyembunyikan kepentingan politik dengan gaya bahasa eufemisme. Anggota dewan atau fraksi yang memiliki kekuasaan tertinggi akan mendominasi keputusan. | en_US |
