FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012

Abstract

Myanmar merupakan sebuah negara dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi yaitu sebanyak 135 etnis mendiami kawasan ini. Namun, warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui oleh pemerintah junta militer sebagai warga negara sehingga mereka sering mengalami tindak diskriminasi. Kebijakan junta militer yang bersikap represif dan anarkis terhadap etnis Rohingya mulai terlihat secara nyata sejak operasi Naga Min tahun 1978. Ne Win melancarkan Operasi Raja Naga yaitu operasi militer dalam skala besar di Arakan, operasi ini ditujukan untuk membasmi kelompok Mujahidin yang dituduh melakukan upaya separatis di wilayah utara Arakan. Warga Rohingya banyak yang mengalami penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan massal. Mereka dituduh berafiliasi dengan para pemberontak Mujahidin yang ingin mendirikan negara Islam di daerah Mayu, Rakhine utara berbatasan dengan Bangladesh. Banyak warga Rohingya terutama etnis Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung dari operasi militer tersebut. Sejak peristiwa itulah, warga Rohingya dianggap sebagai imigran gelap. Mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk di Myanmar dan hidup sengsara sampai saat ini. Adanya diskriminasi yang dialami oleh warga Rohingya etnis Bengali telah menimbulkan konflik etnis yang berkepanjangan dengan Rakhine. Hal ini dikarenakan junta militer yang memutuskan untuk mendirikan sebuah negara bagian di Myanmar Barat dengan memberikan privilege kepada minoritas penduduk Rakhine daripada mayoritas warga Rohingya, padahal terdapat kebijakan bahwa negara bagian terbentuk atas dasar kelompok etnis mayoritas. Pada tahun 1989, Provinsi Arakan berganti nama menjadi Provinsi Rakhine. Sejak saat itu, sering meletup konflik antara warga Rohingya etnis Bengali dengan penduduk lokal Rakhine. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan data berbasis pada penelitian pustaka yang didapat melalui jurnal, koran on-line, artikel ilmiah, dan lain-lain. Selain itu penelitian ini menggunakan metode analisa data yang bersifat deduksi artinya berfikir dengan mempergunakan premis-premis umum, kemudian bergerak menuju premis yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis Rohingya dan Rakhine tidak lepas dari keterlibatan junta militer, faktor-faktor penyebab konflik etnis dilihat dari faktor struktural yaitu negara lemah dan geografi etnis yang berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh, politik berupa diskriminasi institusi politik, elit politik yang dikuasai oleh junta militer dengan adanya kebijakan Burmanisasi dan nasionalisme agama Buddha, diskriminasi ekonomi karena modernisasi Provinsi Rakhine dengan adanya proyek pembagunan infrastruktur pelabuhan Sittwe dan pembangunan eksplorasi gas Shwe yang memaksa junta militer merelokasi penduduk yang tinggal disekitar proyek tepatnya di desa Kyaukpyu bahkan mereka didukung oleh biksu-biksu untuk menyebarkan kebencian terhadap Muslim notabene warga Rohingya yang tinggal di sekitar proyek sehingga konflik antar etnis antara Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali tidak bisa dipungkiri sering terjadi di Myanmar, sedangkan dari faktor sosial dan budaya karena diskriminasi budaya dan pemahaman sejarah yang kurang tepat dari setiap pandangan masing-masing etnis. Sementara itu, pemicu secara internal yaitu pemerkosaan Ma Thida Htwe oleh tiga pemuda Rohingya dan pemilahan batas negara yang tidak memperhatikan logika etnis sehingga memutuskan pemerintah junta militer untuk tidak mengakui warga Rohingya etnis Bengali sebagai warga negara Myanmar bahkan pemerintah memutuskan anak Muslim yang lahir di Provinsi Rakhine tidak boleh mendapat akta kelahiran dan tidak diberlakukannya National Registration Cards (NRC) atau kartu penduduk di negara Myanmar bagi penduduk yang memeluk agama Islam.