KAJIAN FUNGSI JALAN PERKOTAAN DI JEMBER

Abstract

Indikasi kemacetan mulai muncul di ruas-ruas jalan di kota Jember, selain akibat pertumbuhan lalu lintas yang sangat pesat, kemacetan dapat terjadi akibat terbaurnya peranan arteri, kolektor, dan lokal pada jalan yang ada, sehingga mempercepat punrunan kondisi dan pelayanan perjalanan. Untuk mengetahui kondisi di atas maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat pelayanan yang ada pada ruas jalan di kota Jember. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan fungsional jalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem jaringan jalan dan tansportasi di kota Jember. Lokasi penelitian berada di 7 ruas jalan yaitu: Jalan Jawa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Moch. Seruji, Jalan PB. Sudirman, Jalan A. Yani, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Sultan Agung. Metode pengambilan data dilakukan dengan menghitung volume lalu lintas. Data hasil survey inventarisasi ruas jalan, volume lalulintas dan kecepatan rata-rata diolah sebagai masukan data perhitungan kinerja operasional jalan. Kemudian dilakukan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang Tingkat Pelayanan Jalan. Dari hasil analisa data diperoleh hasil bahwa jalan Jawa termasuk jalan lokal sekunder dengan tingkat pelayanannya D, jalan Slamet Riyadi termasuk jalan Kolektor Primer dengan tingkat pelayanan A, jalan Moch. Seruji termasuk jalan Kolektor Primer dengan tingkat pelayanan B, jalan PB. Sudirman termasuk jalan Kolektor Primer dengan tingkat pelayanan B, jalan A. Yani termasuk jalan Kolektor Primer dengan tingkat pelayanan F, jalan Trunojoyo termasuk jalan Arteri Sekunder dengan tingkat pelayanan D, dan jalan Sultan Agung termasuk jalan Kolektor Primer dengan tingkat pelayanan B. Jadi ruas jalan yang tingkat pelayanan jalannya tergolong tidak layak yaitu jalan A. Yani dan jalan Trunojoyo karena tidak memenuhi standar tingkat pelayanan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006.